Haltersebut dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan ekspor di suatu negara. Meningkatkan harga produk ekspor inilah yang kemudian membuat para pembeli berpaling dan pada akhirnya Dosen UII yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Prodi Ekonomi Islam FIAI UII. Penulis juga pengurus MES Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, bidang syariah compliance dan anggota BASYARNAS DIY. ABSTRACT The article below attempt to analize the influence of Indonesian politics to the development of islamic economics practices in Indonesia, especially situation and condition of Indonesian politics in the New Order Era and the reformation era. The article find that the influence of situation and condition of politics transformed in Indonesian political economy oriented to Islamic economic system in developing Islamic economic practice is very signifinace. Politics of the New Order Era bounded the development of Islamic economic practice. Politics of the reformation era supported the development of Islamic economic practice. It was proven by a rapid progress of Islamic economicpractice in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Sukuk, Islamic unit trust/mutual fund, Islamic microfinance institution, and Islamic public finance in the reformation era because of political condition and situation support. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free PENGARUH POLITIK DALAM PERKEMBANGAN PRAKTIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Nur KholisDosen UII yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Prodi Ekonomi Islam FIAI UII. Penulis juga pengurus MES Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, bidang syariah com-pliance dan anggota BASYARNAS article below attempt to analize the inuence of Indonesian politics to the de-velopment of islamic economics practices in Indonesia, especially situation and condi-tion of Indonesian politics in the New Order Era and the reformation era. The article nd that the inuence of situation and condition of politics transformed in Indonesian political economy oriented to Islamic economic system in developing Islamic economic practice is very signinace. Politics of the New Order Era bounded the development of Islamic economic practice. Politics of the reformation era supported the development of Islamic economic practice. It was proven by a rapid progress of Islamic economicpractice in the area of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic capital market, Sukuk, Islamic unit trust/mutual fund, Islamic micronance institution, and Islamic public nance in the reformation era because of political condition and situation support. Key words politik, era Orde Baru, era Reformasi, ekonomi Islam, dan pemerintah PendahuluanPolitik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling mempengaruhi. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh 1 Torsten Persson dan Guido Tabellini, 2006, Democratic Capital The Nexus Of Political And Economic Change, Massachusetts NBER Working Paper Series, Working Paper 12175, 176 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013mantan Menteri Keuangan Chili, Alejandro Foxley, sebagaimana dikutip dalam Williamson dan Haggard 1994. Beliau menegaskan bahwa Economists must not only know their economic models, but also understand politics, interests, conicts, passions - the essence of collective life. For a brief period of time you could make changes by decree; but to let them persist, you have to build coalitions and bring people around. You have to be a Di sisi lain, pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme poli-tik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai val-ue yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya. Prof Zubair Hasan, peraih penghargaan IDB Prize dalam bidang ekonomi Islam tahun 2009, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa seandainya setiap pemerintah negara-negara anggota OKI/Organisasi Konferensi Islam men-jadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian mer-eka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional. Dengan kata lain, beliau menegaskan pentingnya mendorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara ke-seluruhan, sehingga dominasi ekonomi yang berbasis riba dapat implisit, pernyataan Prof Zubair Hasan tersebut juga bermakna bah-wa keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat ter hadap kondisi perekonomian suatu bangsa. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah ne-gara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, perlu dikaji bagaimana pengaruh situasi dan kondisi politik yang merupakan konsekuensi dari keputusan politik pe-nguasa pada masanya berpengaruh terhadap perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Paper ini akan mengkaji hal tersebut dengan fokus pada situasi perpolitikan di era Orde Baru dan era Orde Reformasi. 2 Dikutip oleh Irfan Syauqi Beik dalam diakses 5 Juli 2013 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 177B. Politik dan EkonomiKajian tentang hubungan antara politik dan ekonomi telah sangat Ke-matangan berpolitik suatu negara selalu berhubungan erat dengan kemajuan ekonominya. Kemajuan ekonomi menopang terwujudnya situasi dan kondisi politik yang stabil, sebaliknya kondisi politik yang stabil akan menunjang ter-wujudnya kehidupan berekonomi yang maju dan mensejahterakan. Oleh ka-Oleh ka-rena itu, jika situasi politik kondusif, maka perekonomian dan bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik ti-dak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Perubah an suhu politik akibat dari suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu konteks itu, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi di-batasi oleh batas-batas tertentu. Misalnya, IDB Islamic Development Bank, IMF International Monetary Fund, atau Bank Dunia World Bank, atau bahkan para investor asing selalu mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan meng-kalkulasi risikonya secara ekonomi dan politik juga selalu berkait erat dengan perkembangan bisnis. Seba-liknya pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh ter-hadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalam-nya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku konteks peran politik terhadap ekonomi dan bisnis, terdapat sistem politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian dan bisnis, yaitu sistem liberal. Ada juga sistem politik 3 Diantaranya Torsten Persson dan Guido Tabellini, 2006, Democratic Capital The Nexus Of Political And Economic Change, Massachusetts NBER Working Paper Series, Working Pa-per 12175, Acemoglu and Daron, dkk 2005, In-come and Democracy, Mimeo, MIT.; Acemoglu, Daron and Robinson 2005, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press; Robert Barro 1996, “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth 1, 1-27 Helliwell, John. 1994. “Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth”, British Journal of Political Science 24, 225—248. 178 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013yang bersifat intervensionis secara penuh terhadap perekonomian dan bisnis. Ada pula sistem politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah ter-libat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau turut campur ta-ngan dalam ekonomi dan bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang pereko-nomian dan bisnis. Kebijakan pemerintah RI berpengaruh siginikan terhadap perkembangan ekonomi dan Politik Era Orde Baru dan Ekonomi IslamKeluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Naiknya Soeharto menjadi orang nomor satu di Indonesia secara resmi pada Maret 1968 menandai pudarnya pamor dua kekuatan politik utama dalam Orde Lama dari percaturan politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI, dengan meninggalkan ABRI sebagai kekuatan politik seorang diri. Pada saat itu berarti ABRI memiliki surplus of power untuk berbuat apa saja, termasuk kudeta untuk membentuk pemerintahan junta Namun ternyata peluang itu tidak ”dimanfaatkan” ABRI. Hal ini karena tiga faktor pertama, sikap perwira mili-ter Jawa sangat dipengaruhi oleh orientasi dan budaya politik Jawa, misalnya penghormatan terhadap “Bapak” Soekarno. Kedua, sikap legalistik Nasu-tion. Ketiga, pertimbangan apa yang paling baik bagi kepentingan pokok yang dihadapi oleh Indonesia pada awal-awal rezim Orde Baru adalah warisan krisis dari rezim sebelumnya, yaitu krisis politik dan ekonomi yang begitu Di bidang ekonomi terjadi kemerosotan dan stag-4 Maswadi Rauf, “Kata Pengantar” dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi, Soekarno Versus Natsir, Jakarta Darul Falah, 1999, hal. X. Lihat pula Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI Jakarta Depdikbud dan Balai Pustaka, 1984, hal. 4065 Al Chaidar, Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta Darul Falah, 1999, hal. 276 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta Gema Insani Press, 1996, hal. 1967 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta Gama Media, 1999, hal. 206 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 179nasi. Pada tahun 1966 laju inasi mencapai 650 %.8 Sementara di bidang politik, terjadi instabilitas karena terjadinya pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam politik di Indonesia menjelang lahirnya Orde Baru ditandai de-ngan enam ciri,9 yaitu kegagalan sistem multi partai; percaturan politik yang bertumpu pada dasar partai ideologi dalam suasana masyarakat yang belum menghayati aturan permainan politik yang ada; perpecahan birokrasi karena campur tangan partai dalam birokrasi dan menjadikan birokrasi sebagai asas-nya; partai politik menggunakan corak partai “totalitarian”; penyusupan PKI dalam ABRI sehingga menimbulkan disharmoni di dalam tubuh ABRI; ter-jadinya konik interpersonal di tingkat grassroot akar rumput/rakyat jelata akibat dari interaksi interpersonal yang didasarkan pada nilai-nilai primordial, orientasi “parokhial” dan hubungan “patron-klien”.10Dalam konteks yang lebih luas, Professor Donald Wilson mengkalkulasi ada sembilan permasalahan yang dihadapi Orde Baru pada awal-awal peme-rintahannya, khususnya yang berhubungan dengan aspek ekonomi yaitu 1. Pembentukan suasana stabilitas politik dan sosial keamanan bangsa yang memungkinkan terjadinya perubahan. 2. Menciptakan satu bangsa yang ter-hindar dari perpecahan umat dan banyaknya bahasa dan dialek yang bisa menggoncangkan. 3. Membawa rakyat untuk berada bersama-sama di dalam pemerintahan, yaitu mereka yang bukan hanya penurut saja, atau ABS Asal Bapak Senang, mereka yang memiliki kemampuan dan kepakaran khusus guna menangani masalah bangsa dan negara secara cerdik dan arif. 4. Meng-hapuskan kelembapan dan buck passing menghindarkan tanggungjawab yang melumpuhkan pemerintahan begitu lama. 5. Membentuk suatu semangat kerjasama di dalam pemerintahan yang bisa menakan kecemburuan dan per-8 Parahnya keadaan perekonomian pada masa ini bisa dicermati pada Anna Both dan Peter Melawley, Ekonomi Orde Baru, Jakarta LP3ES, 19819 Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangannya, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1996, hal. 104-105 dan 203-21110 Hubungan patron-client dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “induk se-mang-klien”. Hubungan ini mengacu pada hubungan saling ketergantungan antara ses-eorang dengan bawahannya. Koentjaraningrat, “Mentalitas Pegawai, Feodalisme, dan Demokrasi”, dalam Tim KAHMI JAYA, Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal, Bandung Pustaka Hidayah, 1999, hal. 154 180 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013bedaan yang bersifat primordial kedaerahan maupun kesukuan. 6. Men-jauhkan kepentingan pribadi dan sakit hati mereka yang sangat menginginkan untuk kembali ke era Soekarno. 7. Menangani masalah-masalah ekonomi dan pembangunan ekonomi serta menghindari keruntuhan ekonomi. 8. Memba-ngun kemandirian self sufciency pertanian untuk memenuhi keperluan pa-ngan. 9. Memperoleh lebih banyak lagi pengadilan yang mengatasi krisis yang dihadapi, pemerintahan Orde Baru mengam-bil kebijakan yang difokuskan pada bidang ekonomi dan bidang politik yang mampu mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan yang diambil Orde Lama. Kalau pada masa Orde Lama pembangun-an ditekankan pada bidang politik, maka Orde Baru mengubahnya menjadi ekonomi. Jargon politik no, ekonomi yes seringkali disuarakan pada awal-awal pemerintahan Orde Upaya “pengordebaruan” juga berlangsung dalam hal orientasi pemikiran sosial politik dan ekonomi, yang pada masa Orde Lama tekanannya sangat ide-ologis dan politis. Oleh karena itulah para pendukung Orde Baru menciptakan pemikiran-pemikiran tandingan counter ideas, sehingga muncullah ide-ide pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, pembangunan oriented, dan sini Orde Baru pernah berjanji atau memberikan jaminan untuk menye-lamatkan stabilitas ekonomi dan politik, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi rezim Orde Baru terjaminnya ekonomi rakyat menjadi sumber bagi legiti-masinya dalam menjalankan roda Bahkan menurut Grosart, sebagaimana dikutip M. Rusli Karim, para pemimpin Orde Baru beranggapan bahwa ketegangan yang ada dalam masyarakat hanya bisa dihilangkan dengan pembangunan 11 Deskripsi permasalahan ini dikutip oleh Sudarsono, Politik dan pembangunan Pilihan Masalah Jakarta Rajawali Press, 1980, hal. 25 12 Maswadi Rauf, op. cit., hal. x13 Abdul Aziz Thaba, op. cit., hal. 18814 Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakar-ta LP3ES, 1990, hal. 119. 15 M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta Tiara Wacana, 1999, hal. 56 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 181Sasaran pembangunan ekonomi yang sangat berhubungan dengan stabili-tas politik, sebenarnya sah-sah saja asalkan disejajarkan pula dengan pemberian kebebasan politik, karena pertumbuhan ekonomi hanya mungkin dicapai jika ada stabilitas Inilah yang menjadi sasaran utama pembangunan poli-tik sehingga tekanannya adalah pada pendekatan keamanan security approach, bukan pendekatan kesejahteraan prosperity approach. Fakta menunjukkan ke-cenderungan politik dan ekonomi diarahkan untuk memperkukuh pemerintah pusat. Kuatnya pemerintah pusat akan menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya sebagai institusi politik yang Menurut Mac Andrews, pemerintah yang kuat diperlukan untuk meng-hadapi tiga tantangan yang memerlukan jawaban secepatnya. Pertama, keper-luan untuk menciptakan pengawasan dan memaksakan otoritas pemerintah pusat terhadap seluruh daerah. Kedua, untuk memperbaiki kestabilan ekonomi dan meletakkan asas bagi pembangunan ekonomi. Ketiga, membangun legiti-masinya sebagai sebuah Orde Baru dalam melaksanakan kebijakannya ternyata lebih memi-lih kaum intelektual/teknokrat sebagai partner kakuasaan sambil memperkuat Golkar sebagai kendaraan politiknya. Sehingga muncullah para elit baru yang memegang kepemimpinan formal pemerintahan yaitu pakar ekonomi yang membuat kebijakan, ABRI yang menstabilkan, dan birokrat sebagai pelaksa-nanya. Pada masa awal Orde Baru, mereka memainkan peranan sangat rangka pembangunan ekonomi, Soeharto telah menunjuk lima ekonom lulusan Amerika Serikat, yaitu Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali 16 Sudah cukup banyak kajian yang kemudian menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat partisipasi politik, misalnya kajian dilakukan oleh Rostow, Irma Adelman, dan Cynthia Taft Morris. Lihat Emil Salim, “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher ed., Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Jakarta Yayasan Paramadina, 1994, hal. 157-159 17 Sebagaimana diakui oleh Sarwono Kusumaatmadja dalam, Sketsa Politik Orde Baru, Bandung Alumni, 1988, hal. 38-39. Dalam kaitannya dengan kuatnya peran negara telah dibahas banyak pakar, bahkan telah muncul lebih dari 15 istilah untuk menyebutkan rezim Orde Baru. Lihat Abdul Aziz Thaba, op. cit., hal. 51-6918 Sebagaimana dikutip dari MacAndrews oleh M. Rusli Karim, op. cit., hal. 66 19 Lihat Eep Saefullah Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Yogyakarta Pus-taka Pelajar, 1998, hal. 52 182 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013Wardhana, Mohammad Sadli dan Subroto. Di samping itu ada Radius Prawiro, Sumarlin dan Arin Siregar. Pemikiran mereka dalam bidang ekonomi sesuai dengan garis Amerika. Merekalah yang telah merancang perekonomian Indonesia. Di sini, yang menarik adalah bahwa Orde Baru menggaet kelompok intelektual, inteligensia, dan teknokrat untuk ikut bertanggungjawab atas ter-bentuknya sistem politik yang ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekono-mi kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Dalam pembangunan yang bercorak kapitalis inilah terselip westernisasi. Unsur westernisasi adalah suatu resiko yang sulit dihindari oleh Orde Baru dalam rangka modernisasi, se-bagai langkah untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme. Hal ini memang sejalan dengan kebijakan tujuan pembangunan pada fase awal Orde Baru yaitu pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan teknik, pe-nanaman modal asing dan pemberian saham, pengaruh media massa, dan pe-mindahan struktur lembaga dan bidang politik, rezim Orde Baru dihadapkan pada upaya mencip-takan sebuah format politik baru. Upaya ini secara praktis bersamaan dengan tumbuhnya optimisme masyarakat untuk keluar dari kemelut politik pada masa Orde lama. Optimisme akan kehidupan baru yang lebih baik, lebih demokratis, lebih aman, dan lain sebagainya. Format politik yang tercipta antara lain ditan-dai oleh1. Peranan eksekutif negara sangat kuat karena dijalankan oleh militer setelah ambruknya Demokrasi Terpimpin dan menjadi satu-satunya pemain utama dalam percaturan politik nasional. Legitimasi peranan mereka dihadirkan melalui konsep dwifungsi Upaya membangun sebuah kekuatan organisasi politik sipil sebagai perpanjangan tangan ABRI dan pemerintahan—karena sampai ham-pir dua dekade sejak munculnya Orde Baru, sulit membedakan antara pemerintah dan ABRI dalam politik. Organisasi politik itu adalah Gol-kar. Maka dengan segala cara dilakukan untuk meraksasakan Golkar 20 Yahya Muhaimin, op. cit., hal. 12221 M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendeki-awan Muslim, Bandung Mizan, 1993, hal. 37522 Abdul Aziz Thaba, op. cit., hal. 188 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 183dan mengebiri partai-partai politik lain. Bagi ABRI, Golkar bernilai sangat strategis, karena selain bisa menjadi mesin legitimasi politik juga dapat berperan sebagai perangkat –dan kemudian mitra—politik militer dalam menegakkan stabilitas politik, menjalankan pembangun-an ekonomi demi pertumbuhan, dan membangun model pemerin-tahan Orde Baru yang bercirikan sentralisasi dan Upaya ini berhasil setelah pemilu 1971 dengan terciptanya sistem kepartaian yang Penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa dan cara institusionalisasi institutionalize dengan pembentukan partai-partai politik, menerapkan konsep oating mass massa mengambang dan mengawasi setiap perwakilan politik, termasuk kelompok intelek-tual pemuda, mahasiswa dan media massa. Sehingga di antaranya la-hirlah konsep NKK/BKK di dalam kehidupan kampus yang mengebiri potensi politis Tekanan pada pendekatan keamanan security approach dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan prosperity approach dalam pemba-ngunan politik untuk menciptakan stabilitas Menggalang dukungan masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial dalam jaringan korporatis. Korporatisme negara menyerap se-mua unsur dalam masyarakat, menjadikan birokrasi “ibarat gurita yang sangat perkasa, memangsa semua lawannya” sedangkan posisi masyarakat lemah. Di dalam setiap pengambilan keputusan politik nasional, masyarakat hampir belum pernah dilibatkan. Masyarakat dilibatkan hanya pada tahap pelaksanaannya. Masyarakat pun sangat 23 Lihat M. Sya’i Anwar, “Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Masa Orde Baru Sebuah Retropeksi dan Reeksi”, dalam ICMI Antara Status Quo dan Demokrati-sasi, Bandung Mizan, 1995, hal. 234-235. Lihat pula Eep Saefullah Fatah, op. cit., hal. 5224 M. Rusli Karim, op. cit., hal. 60 Lihat pula Anders Uhlin, op. cit., hal. 5925 Pendekatan seperti ini berakibat pada penghargaan terhadap HAM kurang terjamin, ada kecenderungan untuk menciptakan homogenitas pemikiran, berkembangnya nepo-tisme, dan tuduhan adanya invisible hand tangan-tangan setan atas kejadian yang tidak mendukung harmoni. Susetiawan,”Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik So-sial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta UII Press, 1997, hal. 17-18 184 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013mudah dimobilisasikan untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan King 1982, ada lima ciri menonjol Orde Baru, jika dibandingkan dengan Orde Lama, yaitu pertama, peningkatan pemusatan atau konsolidasi kekuasaan yang berhasil mengakhiri dualisme kekuasaan. Kedua, lebih mem-berikan perhatian untuk menciptakan persatuan kekuatan-kekuatan yang sa-ling berebut setelah PKI dihancurkan. Ketiga, pragmatisme dan konservatisme sosial. Keempat, penggunaan kekerasan secara meluas untuk menentang kelom-pok yang tidak mau digulingkan yang menandai bermulanya yang baru dan berakhirnya yang lama. Kelima, bergantung pada bantuan dana dari luar ne-geri yang memungkinkan adanya pengawasan luar terhadap sumber-sumber ekonomi yang tidak mencukupi. Sehingga dengan ciri-ciri ini rezim Orde Baru adalah rezim authoritarian birocratic, yang memperkuat dasar legitimasi yang terdiri dari berbagai prinsip tradisional, karismatik, legal dan rasional subtantif dan keberhasilan perspektif yang agak berbeda, William Liddle berpendapat bahwa ada tiga karakteristik menonjol yang membuat orang optimis akan keberhasil-an rezim Orde Baru, yaitu pertama, menonjolnya golongan teknokrat, yaitu para pakar ekonomi lulusan Amerika Serikat. Kedua, dominannya ABRI pada politik tingkat tinggi dan tiadanya oposisi sehingga stabilitas politik dapat ter-jamin. Ketiga, birokrasi yang Bahkan Liddle menambahkan bahwa pada awal tahun 1990-an kestabilan politik dan pembangunan ekonomi sudah mantap. Sehingga ia kemudian memandang sudah saatnya untuk memikirkan kembali masalah Sedangkan Herbert Feith, menamakan rezim Orde Baru dengan repressive developmentalist, yaitu suatu rezim-rezim negara kuat yang terlibat dalam pem-berian kemudahan pertumbuhan kapitalis yang pesat, kebanyakan dengan in-dustrialisasi. Ciri khusus bentuk ideologis rezim ini mengandung tiga unsur developmentalis-teknokratik, nasionalis dan militeristik. 26 Abdul Aziz Thaba, op. cit., hal. 188-18927 Sebagaimana dikutip oleh M. Rusli Karim, op. cit., hal. 6828 William Liddle, “The Politics and Development Policy” dalam World Development, Vol. 20, 1992, hal. 130 dalam M. Rusli Karim, Ibid., hal. 6229 William Liddle, Islam, Politik dan Moderniasi terj., Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 211 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 185Pengawasan politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, oleh Feith digambarkan sebagai pengawasan yang mencakup tiga langkah penghapusan besar-besaran pusat-pusat kekuatan yang ada di luar pemerintah; memperketat pengawasan kepemimpinan pemerintah terhadap badan-badan kenegaraan dan terhadap masyarakat; menetralisasi kelompok-kelompok “musuh” yang potensial dengan cara menyebarkan perlindungan patronage bagi kelompok yang dianggap Shin berpendapat, bahwa Orde Baru adalah merupakan suatu negara birokratik yang dibentuk dengan cara demobilisasi dan depolitisasi, in-timidasi rakyat dan pembersihan birokrasi dari pengaruh luar, terutama partai politik dan kelompok agama. Partai politik dan kelompok kepentingan pada umumnya hanya memainkan peran kedua secondary dan tidak lagi mempu-nyai kekuatan. Yang terjadi kemudian adalah pemusatan sentralisasi Langkah semacam ini cenderung memisahkan negara dari masyarakat, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menuntut accountability negara, karena kuatnya dominasi negara atas Sebenarnya Orde Baru tidak memiliki legitimasi politik yang cukup kuat untuk berkuasa namun ia telah mampu membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Hal itu disebabkan oleh empat sumber, yaitu pertama, keleluasaan Orde Baru untuk menggunakan mekanisme kekerasan, baik kekerasan mili-ter maupun kekerasan hukum. Kedua, klientelisme ekonomi yang berhasil di-lakukan berkat melimpahnya sumberdaya ekonomi dari hasil ekspor minyak 30 Sebagaimana dikutip oleh M. Rusli Karim dari Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia, London Routledge, 199431 Model struktur kekuasaan yang sentralistrik pada masa Orde Baru disinyalir beber-apa tokoh sebagai akibat dari pengaruh budaya Jawa. Penguasa Orde Baru menempatkan dirinya sebagai penguasa dalam konsepsi Jawa, yaitu bahwa kekuasaannya memili`ki sifat kodrati atau ilahiah. Sifat kodrati tersebut sejalan dengan konsep tentang lingkungan yang menginginkan keteraturan dan keselarasan. Akibatnya, struktur kekuasaan disusun sede-mikian rupa sehingga bersifat sentralistrik pada penguasa tertinggi. Lihat Revrisond Baswir dkk. Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru, Yogyakarta Pustaka Pelajar dan ELSAM, dan IDEA, 1999, hal. 240. Pendapat serupa dike-mukakan Franz Magnis Suseno. 32 Anders Uhlin, Indonesia and the “Third Wave of Democratization” The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World,terj. Indonesianya Oposisi Berserak, Bandung Mizan, 1998, hal. 44 186 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013dan hasil alam lain. Ketiga, ideologisasi denisi partikularistik terhadap segala kehidupan bernegara untuk melegitimasi otoritarianismenya. Denisi partiku-laristik tentang demokrasi pancasila, hak azasi manusia, tanggung jawab warga negara dan lain-lain, telah membangun keabsahan moral rezim Orde Baru. Ke-empat, jaringan korporatisme negara yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi mobilisasi yang Kebijakan dan situasi politik yang demikian itu, tidak memberi tempat bagi umat Islam untuk lebih mengekspresikan sisi ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya. Umat Islam tertutup aksesnya dari berhubungan lebih intensif dengan negara-negara muslim lainnya, terutama timur tengah, karena kiblat ekonomi Orde Baru adalah Barat yang direpresentasi oleh Amerika. Akibatnya, Indonesia jauh tertinggal di banding negara muslim lain, misalnya Malaysia yang negara tetangga terdekat dan serumpun. Hal ini tidak lepas dari kebijakan politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyikapi Islam dan berbagai aspek ajarannya yang lebih dianggap sebagai ancaman is-lamophobia. Maka tidak mengherankan, Malaysia lebih dulu hampir 10 tahun mendirikan perbankan Islam34 dengan dukungan regulasi pemerintah yang sangat mencukupi. Sedangkan perbankan Islam di Indonesia beroperasi baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia BMI yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Sebagai Bank Islam pertama di Indonesia, BMI pun belum memakai nama bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena memang belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank Syariah di Indonesia. Sampai berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia, khususnya pada bidang bank Syariah dan asuransi 33 Pratikno, “hubungan Pusat Daerah Gelombang Ketiga sosok Otonomi daerah di In-donesia Pasca Soeharto”, UNISIA, No. 39/XXII/III/1999, hal. 71-7234 Lembaga-lembaga keuangan yang didirikan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua tujuan utama, yaitu 1 Membangun sosioekonomi yang berlandaskan keadilan dan menganggap aktivitas ekonomi sebagai cara mencapai tujuan dan bukannya tujuan itu sendiri. 2 Islam menekankan persoalan perkembangan ekonomi dan melihatnya sebagai bagian yang terpenting daripada masalah-masalah lain yang lebih besar. Pertum-buhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia secara total. Fungsi utama Islam adalah untuk memandu perkembangan manusia ke arah landasan yang benar. Saad al-Harran 1995, Leading Issues in Islamic Banking and Finance. Selangor Pelanduk Pub-lication Sdn. Bhd., hal. viii. Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 187Syariah di Indonesia dapat dikatakan jalan di Penyebab utamanya ada-lah minimnya dukungan politis pemerintah untuk mengembangkan ekonomi Islam, misalnya berwujud payung hukum yang jelas untuk industri perbankan dan asuransi Syariah. Satu-satunya naungan hukum, yakni Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah PP No. 72 Tahun 1992, Pasal 6 menentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat BPR yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperke-nankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka Syariah windows di bank Di sisi lain, regulasi lebih komprehensif yang mengatur tentang bank Syari-ah masih sangat terbatas, sehingga dalam banyak hal bank Syariah harus patuh pada peraturan perbankan konvensional. Oleh karena itu, manajemen BMI cenderung untuk meniru produk dan jasa perbankan konvensional yang ke-mudian “diislamkan”. Ini menyebabkan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMI terbatas, sebab tidak semua produk dan jasa bank konvensional bisa “diislamkan”. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat dapat Keberhasilan pendirian BMI telah mengilhami kesadaran masyarakat un-tuk mengamalkan ekonomi Syariah, sehingga sejak itu mulai didirikan lem-baga keuangan Syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS, kini singkatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Baitul Mal 35 Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri 2004, “The History and Development of Is-lamic Banking in Indonesia, 1990-2002”, dalam Bala Shanmugan et al. eds., Islamic Banking An International Perspective. Serdang Universti Putra Malaysia Press, hal. Muhammad Amin Suma 2003, “Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal al-Mawarid, Edisi X, hal. Muhammad Amin Suma 2003, hal. 10. 188 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013Wattamwil38 BMT.39 Perkembangan BMT relatif lebih pesat dibanding bank Syariah, karena lebih simpelnya proses pendirian dan pengoperasiannya, se-hingga jumlah BMT di Indonesia pada akhir pemerintahan Orde Baru menca-pai 1000-an. Pesatnya perkembangan BMT tersebut tidak lepas dari gencarnya ICMI melakukan edukasi pada berbagai elemen masyarakat untuk pendirian dan pengoperasian BMT di berbagai wilayah Indonesia. D. Politik Era Reformasi dan Ekonomi IslamPerubahan dipahami sebagai sesuatu yang terus menerus terjadi, phanta rei, se-muanya mengalir dan berubah. Sejarah mengenal perubahan-perubahan besar. Demikian juga dalam sejarah Indonesia, terdapat perubahan-perubahan besar. Di antaranya adalah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan ge-rakan reformasi 20 Mei 1998 yang kemudian melengserkan Soeharto pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru40 dan dimasukinya era baru yaitu Era Reformasi. Ini artinya era kepemimpinan Soeharto Orde Baru telah Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu bayt al-mal dan bayt al-tamwil. Istilah bayt al-mal berasal dari kata bayt dan al-mal. Bayt artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis haryyah atau segi bahasa berarti, baytul mal berarti rumah kekayaan. Namun demikian kata bayt al-mal biasa diartikan seba-gai perbendaharaan umum atau negara. Sementara bayt al-tamwil berasal dari kata bayt artinya rumah, dan al-tamwil merupakan bentuk masdar yang artinya pengumpulan harta. Jadi bayt al-tamwil dapat diartikan sebagai rumah pengumpulan harta atau dapat diidentik-kan dengan bank pada zaman modern ini. Dalam konteks Indonesia, BMT memiliki makna yang khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah untuk membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip Adiwarman Karim 2004, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta PT Raja Grando Persada, hal. 24-25; Heri Sudarsono 2004, hal. 32 dan Menurut Amien Rais, runtuhnya Orde Baru disebabkan oleh dua sebab utama yaitu sistem sosial, politik, dan ekonomi yang dibangun ternyata tidak lagi tenable dan sustainable karena tidak menjamin adanya akuntabilitas dan kreativitas. Kedua, struktur mental yang korup dan predatorik ternyata tumbuh semakin parah dari waktu ke waktu selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir ini. Amien Rais, “Pilihan dalam Mengatasi Krisis Status Quo atau Reformasi”, dalam Tim KAHMI JAYA, Indonesia di simpang Jalan, Bandung Mi-zan, 1998, hal. 18 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 189Pasca turunnya Soeharto, terjadi perubahan-perubahan yang drastis dan dramatis dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Gejala-gejala perubahan itu ditandai dengan fenomena-fenomena berikut1. Redenisi Hak-Hak Politik. Pasca turunnya Soeharto, rakyat mulai melakukan redenisi hak-hak politiknya yang pada mulanya terpasung oleh Orde Baru. Di antaranya yang paling menonjol adalah hak kebebasan. Dalam konteks ini, ke-bebasan berpolitik, kebebasan berdemonstrasi, pembebasan tahanan politik, kebebasan menjalankan ajaran agama, liberasi media massa, dan lain-lain menjadi fenomena Ledakan Partisipasi Di tingkat elit, ledakan partisipasi ditandai dengan terjadinya politi-sasi, aliansi-realiansi, oposisi, protes, dan perlawanan politik. Wujud-nya beragam maraknya kelompok oposisi, partai tumbuh bak jamur di musim hujan, pers mengalami politisasi sekaligus liberasi. Sedangkan pada tingkat massa, ledakan partisipasi terjadi dalam bentuk gerakan massa dan amuk. Dan seringkali ledakan partisipasi model ini cen-derung bersifat destruktif dan Surplus Percaya Diri pada Publik. Tidak ada yang menyangka Soeharto bakal jatuh secepat itu. Menurut Anders Uhlin, krisis ekonomi, meski bukan satu-satunya adalah fak-tor dan momentum terpenting dalam kejatuhan Soeharto. Soeharto tidak dapat menikmati lebih lama lagi legitimasi yang “dibeli” dengan pertumbuhan ekonomi. Tekanan-tekanan IMF semakin memperbu-ruk krisis ekonomi yang paling dahsyat sepanjang sejarah perjalanan bangsa Ketika mahasiswa memimpin demonstrasi massa menentang Soeharto dan pemimpin-pemimpin Islam mendesak soe-harto untuk meng undurkan diri, elit militer meninggalkan Soeharto untuk melindungi kepentingannya sendiri, akhirnya jatuhlah Tidak ada yang menyangka bahwa Soeharto akan jatuh secepat itu. 41 Abd. Rohim Ghazali, Keharusan Reformasi Politik Pengantar Editor”, dalam Kapan Badai Akan Berlalu Suara-Suara Kritis Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Bandung Mizan, 1998, hal. 1742 Anders Uhlin, “Demokratisasi di Indonesia Peluang dan Hambatan”, dalam Wacana, Edisi 2, Tahun I, 1999, hal. 81 190 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013Bahkan Affan Gaffar menyatakan bahwa sampai Maret 1998, peluang untuk suksesi hampir sama sekali tidak Namun kenyataannya Soeharto jatuh secara Jatuhnya Soeharto telah melahirkan kepercayaan diri yang sangat besar di kalangan publik. Ini adalah rea-litas positif yang mesti disyukuri sekaligus diwaspadai, jangan sampai kebablasan ke Delegitimasi dan Krisis Kredibilitas Kekuasaan Jatuhnya Soeharto membuka peluang bagi berkembangnya agenda delegitimasi Orde Baru beserta seluruh instrumen dan institusi politik yang diwariskannya. Naiknya Presiden Habibie—yang selama 20 ta-hun menjadi pembantu dekat Soeharto—yang memimpin sebuah pe-merintahan yang berintikan “orang-orang lama”, membuat gelombang delegitimasi kekuasaan justru makin menguat sepeninggal Menegasnya Fragmentasi dan Disintegrasi Politik. Di era Soeharto yang terjadi adalah kerangka politik penyeragaman baik di tingkat elit maupun massa. Penyeragaman tidak hanya pada bahasa tetapi juga pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kebu-dayaan dan sistem sosial politik. Ide dan nilai yang ditransfer dari pusat kekuasaan pemerintah merupakan intervensi terhadap berbagai dimensi kehidupan yang sah dan kemudian digantikan dengan yang baru yang bersifat seragam di seluruh Indonesia. Penyeragaman ini tanpa memberi ruang yang cukup bagi perkembangan dan ciri khas Faksionalisme tidak pernah bisa mengemuka di masa 43 Affan Gaffar, “Reformasi Politik harus digelindingkan Terus”, dalam Abd. Rohim Gahzali, op. cit., hal. 10244 Menurut Greg Barton faktor runtuhnya Soeharto adalah pertama, terjadinya krisis moneter yang menaikkan tekanan bagi rezim Orde Baru; kedua, sikap menahan diri dan profesionalisme yang ditinjukkan oleh sebagian besar prajurit ABRI, yang tetap mematuhi perintah dari Panglima ABRI; ketiga, peristiwa tragis pada 12 dan 14 Mei yang meminta korban nyawa dan ekonomi. Greg Barton, “Kemenangan Civil Society”, dalam Politik Demi Tahun Nasionalisme Religius di Indonesia, Bandung Pustaka Hidayah, 1999, hal. 37745 Irwan Abdullah, “Kondisi Sosial dan Bayangan Disintegrasi”, Kompas, Jakarta, 28 Juni 2000, hal. 3346 Oleh karena iru, menurut Sandra Moniaga, era reformasi saaat inilah momentum yang tepat untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Reformasi yang kini sedang bergulir tidak akan pernah mencapai tatanan politik yang menghormati hak asasi manusia Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 191Sepeninggal Soeharto, faksionalisme mengemuka tanpa bisa ditahan. Pada saat yang sama disintegrasi politik di antara berbagai kelompok menjadi gejala sangat bidang politik, reformasi menuntut diimplementasikannya kebe-basan yang seluas-luasnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan pasal 28 UUD 1945. Iklim reformasi telah melahirkan dinamika politik dan kekuasaan yang semakin kom-pleks-problematis. Dengan jelas kita bisa melihat bangkitnya politik kekuasaan dan politik kekuatan. Pendirian partai politik, termasuk partai Islam dalam jumlah yang sangat banyak sehingga mencapai kurang lebih dua ratus buah tentunya semuanya dengan dalih atau kehendak untuk berkuasa atau turut berpartisipasi dalam Ini menunjukkan adanya dinamika baru da-lam dunia perpolitikan di Indonesia, walau ada yang menanggapinya dengan rasa Fenomena ini merupakan bagian dari euphoria kebebasanTuntutan dan aspirasi reformasi total dalam kehidupan berbangsa,50 berne-gara dan bermasyarakat bukanlah persoalan mudah. Tapi jika ada political will dari pemerintah yang tengah berkuasa,51 dan juga ada dukungan dari segenap dan demokratis apabila eksistensi dan aspirasi masyarakat adat daerah tidak terakomo-dasikan di dalamnya. Sandra Moniaga, Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999, hal. ix47 Eep Saefullah Fatah, Membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1999, hal. xx-xxiii48 Soemarno Dipodisastro, “Manusia, Politik dan Kekuasaan”, dalam Ade Kamalud-din dkk. ed., Menuju Masyarakat Cita Reeksi Atas Persoalan-Persoalan Kebangsaan, Jakarta Badko HMI Maliarja, 1999, hal. 2849 Zawawi Imron, Gumam-Gumam Dari Dusun, Indonesia di Mata Seorang Santri, Band-ung Pustaka Hidayah, 2000, hal. 6850 Menurut Frans Seda fokus proses reformasi adalah pembentukan dan pembinaan Good Governance penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar. Karena dengan Good Governance maka reformasi politik, ekonomi dan hukum serta prosesnya dapat ber-langsung secara efektif. Frans Seda, “Sebuah Dialog tentang Reformasi”, Kompas, Jakarta, 10 Juli 199851 Reformasi pada awal-awal permulaannya mengalami kesulitan karena kurangnya political will di kalangan pemerintahan dalam rangka mengadakan reformasi ekonomi dan politik. Amien Rais, “Dua Langkah Reformasi yang Harus Ditempuh Diperlukan Ketu-lusan dan Kesungguhan”, dalam Abd. Rohim Ghazali, Keharusan Reformasi Politik Pen-gantar Editor”, dalam Kapan Badai Akan Berlalu Suara-Suara Kritis Cendekiawan Menghendaki 192 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013masyarakat Indonesia, tentu saja hal itu bisa diupayakan. Pemerintahan era re-formasi telah merespon, mengakomodasi tuntutan itu dan telah mendapatkan bentuknya yang kaitannya dengan pemulihan ekonomi bangsa, maka fondasi yang kokoh hanya dapat dicapai bila situasi politik stabil. Bila pemulihan ekonomi diumpamakan sebagai suatu bangunan maka bangunan itu harus berdiri di atas fondasi yang kuat hukum. Fondasi itu hanya kuat kalau tanah sekitarnya tidak labil stabilitas politik. Demikian antara lain hubungan ekonomi, hukum dan sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, merupakan agama yang ajaran-ajarannya bersifat universal dan mencakup segenap aktivitas ke-hidupan manusia, walau ada sisi kehidupan tertentu yang diatur secara global saja. Namun justru di situlah letak keunggulan Islam sebagai way of life bagi se-luruh umat manusia, sehingga Islam senantiasa dapat merespon perkembang an manusia maupun kondisi sosial politik yang mengitarinya. Diakui oleh Ernest Gellner, bahwa Islam adalah agama yang menyokong dalam cita-cita mem-bangun masyarakat madani civil society, hambatan yang ada hanya terletak pada kesiapan kultural dan ekonomi umatnya. Di sinilah aspek sosial ekonomi umat Islam harus mendapat perhatian dalam studi yang dilakukan oleh Anders Uhlin terdapat suatu kesimpulan bahwa Islam di Indonesia adalah agama yang jauh dari menjadi ancaman bagi demokrasi, bahkan Islam dapat menjadi satu faktor kuat dalam mendukung demokrasi di Kondisi perpolitikan era Reformasi yang kondusif untuk pengembangan ekonomi Islam tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam, sehingga lahirlah kebijakan dan regulasi yang mendukung terwujudnya praktik ekonomi Islam yang berpayung hukum jelas dan mendapat legitimasi yang kuat dari politik era Reformasi lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Respon terhadap aspirasi tersebut juga lebih bersifat akomodatif dan kooperatif walau tetap mengendepankan prinsip bhinneka tunggal ika. Walaupun situasi perpolitikan di era reformasi sangat dinamis, akan tetapi tidak menjadi ham-batan yang berarti bagi pengembangan ekonomi Islam. Hal ini misalnya terli-Perubahan, Bandung Mizan, 1998, hal. 16652 Untuk lebih lengkapnya lihat Anders Uhlin, op. cit., hal. 67-87 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 193hat dari lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Dua regulasi tersebut telah mendorong lahirnya boom-ing perbankan syariah mulai 1999. Setelah diundangkannya payung hukum tersebut, walaupun belum berbentuk UU Perbankan Syariah secara tersendiri, tetapi telah menjadi cukup amunisi untuk lahirnya akselerasi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Pemerintah era reformasi tidak hanya membuat regulasi yang memung-kinkan praktik ekonomi Islam semakin berkembang, tetapi juga mendirikan bank Syariah yang notebenenya berkategori BUMN. Hal ini misalnya pada ta-hun 1999, pemerintah mendirikan Bank Syariah Mandiri BSM yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benenya bank BUMN, selanjut-nya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benenya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benenya bank BUMN yang juga berplat merah, pegadaian Syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN juga, dan sektor kuangan publik Islam, pemerintah era reformasi telah mengun-dangkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan ru-kun Islam yang ke-3. Pada tahun 2004, juga lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 ta-hun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditam-bah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf disahkan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Sya-riah Negara SBSN pada 7 Mei Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu desit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hu-kum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor yang menginginkan instrumen investasi yang sesuai Syariah. Regulasi yang mendapat perhatian luas adalah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008. Dengan UU Per-bankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Eksistensi Dewan Syariah 53 Republika, 18 Juni 2008 194 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI berdiri pada tanggal 10 Febru-ari 1999 sebagai lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain diperkuat UU Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 dan UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Peng-awas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang men-jalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip mewujudkan kepastian hukum untuk penanganan sengketa yang terkait dengan praktik ekonomi Islam, telah diundangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompeten-si Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup a bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuran-si syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. Reksa dana syari’ah; f. obligasi sya-ri’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. Pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ banyak lagi praktik ekonomi Islam yang berkembang pesat di era reformasi sebagai dampak dari semakin kondusifnya situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia, misalnya gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010,56 semakin berkembangnya instrumen syariah di Pasar Modal Syariah 54 Nur Kholis, “Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi”, Jurnal MILLAH, Magister Studi Islam UII accredited, Vol. X, No. 2, Februari Lihat penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf 08-01-2010, diakses pada 6 Juni 2013; diakses pada 6 Juni 2013. Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 195yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia BEI, semakin kuatnya eksistensi asuransi Syariah secara regulasi, dan lain-lain. Tahun depan, 2014, Indonesia akan menjalani prosesi suksesi kepemimpinan nasional. Bahkan tahun 2014 disebut sebagai tahun politik. Pada tahun 2013 ini telah sangat terasa kompetisi antar partai dan tokoh-tokohnya untuk memenangkan percaturan politik nasional. Kondisi perpolitikan yang telah kondusif pada era reformasi perlu terus dijaga dan bahkan perlu ditingkatkan untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan E. PenutupBerdasarkan deskripsi di atas, sangat jelas terlihat pengaruh situasi dan kondisi politik suatu era tertentu terhadap perkembangan ekonomi Islam. Pe-rubahan situasi dan kondisi politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi Islam. Dengan demikian, situasi dan kondisi politik pemerintahan yang kondusif sangat diperlukan untuk se-makin berkembangnya praktik ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya, baik keuangan dan perbankan Islam maupun sektor riil dan sosialnya. Perkembang-an dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan sa-ngat pesat setelah situasi dan kondisi perpolitikan di era reformasi menjadi kondusif dan dukungan pemerintah dalam bentuk politik ekonomi yang pro pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan pesat tersebut dapat terli-hat dari sisi perkembangan jumlah aset maupun bidang ekonomi yang mene-rapkan sistem ekonomi Islam, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, su-kuk, pasar modal Syariah, keuangan publik, dan lain-lain. Kenyataan tersebut sangat berbeda dibanding dengan perkembangan praktik ekonomi Islam pada era Orde Baru yang pemerintahannya mewujudkan lahirnya situasi dan kon-disi politik yang cenderung represif dan menjadikan Islam sebagai enemy. Realitas yang demikian baik pada era reformasi, memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya 57 Nur Kholis, Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangu-nan Karakter Bangsa, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, NO. 02, ISSN 1411-271X, Nop 2011 196 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi dukungan peme-rintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan political will semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Untuk itu, walau kini situasi politik mulai menghangat menjelang pemilihan umum 2014, diperlukan usaha bersama untuk menjaga situasi dan kondisi perpolitikan yang kondusif pada transisi kepemimpinan nasional tahun 2014 nanti. Transisi kepemim pinan nasional yang berlangsung damai dan memuaskan berbagai pihak yang berkompetisi semoga menjadi realitas yang mewujud pada masa mendatang, dengan begitu situasi dan kondisi politik akan tetap kondusif un-tuk praktik ekonomi Islam yang lebih luas demi mengakselerasi terwujudnya tatanan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan mensejahterakan. DAFTAR PUSTAKAAbd. Rohim Ghazali, Keharusan Reformasi Politik Pengantar Editor”, dalam Kapan Badai Akan Berlalu Suara-Suara Kritis Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Bandung Mizan, 1998Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta Gema In-sani Press, 1996Acemoglu and Daron dkk, Income and Democracy, Mimeo MIT, 2005 _______________, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, 2005Adiwarman Karim 2004, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta PT RajaGrando PersadaAffan Gaffar, “Reformasi Politik harus digelindingkan Terus”, dalam Abd. Ro-him Gahzali, Keharusan Reformasi Politik Pengantar Editor”, dalam Kapan Badai Akan Berlalu Suara-Suara Kritis Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Bandung Mizan, 1998Al Chaidar, Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta Darul Falah, 1999Amien Rais, “Dua Langkah Reformasi Yang Harus Ditempuh Diperlukan Ketulusan dan Kesungguhan”, dalam Abd. Rohim Ghazali, Keharusan Reformasi Politik Pengantar Editor”, dalam Kapan Badai Akan Berlalu Suara-Suara Kritis Cendekiawan Menghendaki Perubahan, Bandung Mi-zan, 1998 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 197Amien Rais, “Pilihan dalam Mengatasi Krisis Status Quo atau Reformasi”, da-lam Tim KAHMI JAYA, Indonesia di simpang Jalan, Bandung Mizan, 1998Anders Uhlin, “Demokratisasi di Indonesia Peluang dan Hambatan”, dalam Wacana, Edisi 2, Tahun I, 1999Anders Uhlin, Indonesia and the “Third Wave of Democratization” The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World,terj. Indonesianya Opo-sisi Berserak, Bandung Mizan, 1998Anna Both dan Peter Melawley, Ekonomi Orde Baru, Jakarta LP3ES, 1981Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia, London Routledge, 1994Eep Saefullah Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, Yogyakarta Pus-taka Pelajar, 1998Eep Saefullah Fatah, Membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1999Frans Seda, “Sebuah Dialog tentang Reformasi”, Kompas, Jakarta, 10 Juli 1998Greg Barton, “Kemenangan Civil Society”, dalam Politik Demi Tahun Nasional-isme Religius di Indonesia, Bandung Pustaka Hidayah, 1999Helliwell, John. 1994. “Empirical Linkages Between Democracy and Economic Growth”, British Journal of Political Science 24, 225— diakses pada 6 Juni 08-01-2010, diakses pada 6 Juni 2013Irfan Syauqi Beik dalam diakses 5 Juli 2013Irwan Abdullah, “Kondisi Sosial dan Bayangan Disintegrasi”, Kompas, Jakar-ta, 28 Juni 2000Koentjaraningrat, “Mentalitas Pegawai, Feodalisme, dan Demokrasi”, dalam Tim KAHMI JAYA, Jika Rakyat Berkuasa Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal, Bandung Pustaka Hidayah, 1999M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung Mizan, 1993M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta Tiara Wa-cana, 1999M. Sya’i Anwar, “Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Masa Orde Baru Sebuah Retropeksi dan Reeksi”, dalam ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi, Bandung Mizan, 1995 198 Millah Vol. XII, No. 3, Agustus 2013Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI Jakarta Depdikbud dan Balai Pustaka, 1984Maswadi Rauf, “Kata Pengantar” dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Suhel-mi, Soekarno Versus Natsir, Jakarta Darul Falah, 1999Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangannya, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1996Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta Gama Media, 1999Muhammad Amin Suma 2003, “Jaminan Perundang-undangan Tentang Ek-sistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal al-Mawarid, Edisi XNur Kholis, “Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi”, Jurnal MILLAH, Magister Studi Islam UII accredited, Vol. X, No. 2, Februari Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pem-bangunan Karakter Bangsa, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, NO. 02, ISSN 1411-271X, Nop 2011Pratikno, “hubungan Pusat Daerah Gelombang Ketiga sosok Otonomi daerah di Indonesia Pasca Soeharto”, UNISIA, No. 39/XXII/III/1999Republika, 18 Juni 2008Revrisond Baswir dkk. Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru, Yogyakarta Pustaka Pelajar dan EL-SAM, dan IDEA, 1999, hal. 240. Pendapat serupa dikemukakan Franz Magnis Suseno. Robert Barro, “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth 1, 1996, 1-27 Rostow, Irma Adelman, dan Cynthia Taft Morris. Lihat Emil Salim, “Mung-kinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher ed., Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Jakarta Yayasan Parama-dina, 1994Saad al-Harran, Leading Issues in Islamic Banking and Finance. Selangor Pelan-duk Publication Sdn. Bhd, 1995Sandra Moniaga, Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Yogya-karta Pustaka Pelajar, 1999 Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik 199Sarwono Kusumaatmadja dalam, Sketsa Politik Orde Baru, Bandung Alumni, 1988Soemarno Dipodisastro, “Manusia, Politik dan Kekuasaan”, dalam Ade Kama-luddin dkk. ed., Menuju Masyarakat Cita Reeksi Atas Persoalan-Perso-alan Kebangsaan, Jakarta Badko HMI Maliarja, 1999Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, “The History and Development of Is-lamic Banking in Indonesia, 1990-2002”, dalam Bala Shanmugan et al. eds., Islamic Banking An International Perspective. Serdang Universti Putra Malaysia Press, 2004Sudarsono, Politik dan pembangunan Pilihan Masalah Jakarta Rajawali Press, 1980Susetiawan,”Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta UII Press, 1997Torsten Persson dan Guido Tabellini, Democratic Capital The Nexus Of Politi-cal And Economic Change, Massachusetts NBER Working Paper Series, Working Paper 12175, 2006William Liddle, “The Politics and Development Policy” dalam World Develop-ment, Vol. 20, 1992William Liddle, Islam, Politik dan Moderniasi terj., Jakarta Pustaka Sinar Hara-pan, 1997Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta LP3ES, 1990Zawawi Imron, Gumam-Gumam Dari Dusun, Indonesia di Mata Seorang Santri, Bandung Pustaka Hidayah, 2000 ... In Indonesia, requirement for improvement and reform of political party governance were in line with requirement for change and improvement of the government at the beginning of the 1998 reform. The New Order regime was deemed not successful in implementing good governance because it did not run the government in an accountable manner, laden with corruption, collusion and nepotism Kholis 2013 Through the foundation of this law, many political parties were born and the first democratic elections were held in 1999. ...Agun Gunandjar SudarsaNurliah NurdinMuhammad TaufiqMakhdum PriyatnoPolitical parties have a strategic function in actualize of good governance through representation and recruitment functions. The function of representation is a form of accountability of political parties to the public by absorbing aspirations, articulating and aggregating society's interests into laws, regulations, and policies, as well as overseeing the implementation of public policies. The function representation of political parties also includes forming and running an accountable and effective government, controlling corruption, and strengthening political stability. This study aims to analyze the causes of the governance function of representation and recruitment of the Golkar Party as a political party institution that has not optimally actualize good governance in the reform era. This study also formulates a governance model for the representation and recruitment functions of the Golkar Party, which can promote good governance. The research method uses mixed methods or mixed methods research MMR, combining quantitative and qualitative approaches with exploratory sequential mixed methods models. The theoretical approach used is the political party representation theory of Bartolini Mair 2001, and Szymanek 2015, and the political party recruitment theory approach put forward by Pippa Norris 2006. The results showed that the governance of the function representation of the Golkar Party in the reform era did not function optimally because the function representation was still electoral, and the strong interests and presence of rent-seekers made the Golkar Party not autonomous, not free from oligarchy and corruption. This study recommends an excellent political party governance model with a functional aspirational house model and a model of educational institutions, regeneration, and recruitment.... i penyedia kerangka untuk menampung mesin yang diproduksi oleh PT. KIX. Hal ini dapat terjadi karena pihak ekternal tersebut memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi SDM maupun faktor-faktor lain. Selain itu, naiknya kurs dolar dan kondisi tahun politik juga ikut serta dalam memengaruhi proses bisnis di PT. KIX sehingga profit perusahaan 2013 menjelaskan bahwa kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, sehingga keterkaitan antara ekonomi dan politik menjadi tidak terbatas oleh hal-hal tertentu. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan dan berperan sebagai penggerak investasi sehingga kondisi politik yang stabil akan memberikan keuntungan b ...Winandi Marda Jaya Annisaa Miranty NurendraPT. KIX inisial merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang sedang menyesuaikan diri dengan tantangan bisnis saat ini. Dengan demikian, PT. KIX memerlukan pemetaan terhadap hubungan sebab akibat permasalahan yang terjadi dengan proses bisnis sebelum mengembangkan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas organisasi di PT. KIX, mengetahui hubungan sebab akibat permasalahan yang terjadi, dan mengembangkan intervensi yang sesuai. Action research adalah metode yang digunakan dengan menggunakan teori open system sebagai panduan diagnosis. Data yang disajikan bersifat kuantitatif kuesioner, studi dokumen dan kualitatif observasi, wawancara, studi dokumen. Jumlah responden kuesioner sebanyak 92 orang yang terdiri dari operator, staf, inspektur, kepala seksi, kepala bagian, dan manajer. Sementara itu, responden wawancara berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 manajer, 1 kepala seksi, dan 1 kepala bagian. Validasi dilakukan melalui kajian teori yang disesuaikan dengan budaya dan proses bisnis perusahaan, serta judgement expert, yaitu manajer HR, kepala bagian dan pemegang jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan adanya kebutuhan terhadap pengembangan kamus kompetensi teknis dan aspek-aspek yang diperlukan dalam pembuatan kamus kompetensi teknis tersebut. Kesimpulan penelitian ini yaitu, proses bisnis yang ada di PT. KIX belum berjalan efektif, sehingga intervensi yang dilakukan adalah mengembangkan kamus kompetensi teknis di salah satu divisi yang ada di PT. KIX. Meskipun demikian, konsep yang digunakan dapat diaplikasikan di divisi lain sehingga diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di PT. KIX. PT. KIX is manufacturing company that adapting with business challenges. So that, PT. KIX needs to analyze the causes and impacts of existing problems with business processes before applying interventions. This research aims to measure the effectiveness of organization at PT. KIX based on the causes and impacts of existing problems, and developing appropriate interventions. Action research is the method used in this study with open system theory as a diagnosis guide. The data presented in both quantitative questionnaire, document study and qualitative observation, interview, and document study. Participants of questionnaire is 92 included operators, staff, inspector, section head, head of divison, and manager. Meanwhile, the number of qualitative participant is five included three managers, one section head, and one head of division. The validation was measured by using theoretical study, which is appropriated with organization culture and business processes, and judgment expert HR manager, section head, and job holders. This study found that there was a need for development of technical competency dictionary and the aspects needed to developing the technical competency dictionary. The conclusion of this study is the business processes at PT. KIX has not effective yet. So that, the intervention needed is developing a technical competency dictionary in one of divisions in PT. KIX. Nevertheless, the concepts that used can be applied in other divisions, so that it is expected to help in the management human resources in PT. BaznasHasbi MuhammadAbdul Aziz Yahya Saoqi Aam Slamet RusydianaKajian ini menggunakan pendekatan Mixed-Method dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan grup diskusi terarah bersama pakar, pembobotan menggunakan metode ANP dan metode Indeksasi Sekaran. Hasil akhir dideskripsikan dalam bentuk numerik. Kajian IPZN berhasil menyusun 4 indikator zakatnomics utama yang diturunkan dalam bentuk variabel dan indikator yang dipilih berdasarkan studi pustaka pada literatur yang relevan, lalu diperkuat dengan teori kuantitatif dan kualitatif pada jurnal publikasi nasional dan internasional sebagai landasan empiris. Benchmark tersebut lalu dikonsultasikan melalui FGD dengan pakar yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Zakat dan Wakaf. Kemudian, para pakar memberikan penilaian bobot pada setiap dimensi dan variabel. Selanjutnya, pada tahap akhir setiap indikator, variabel dan dimensi dihitung menggunakan pendekatan Multi-Stage Weighted Index. Andi FarianaThe formation of the National Legal System is governed by legal raw materials prevailing in society living law, including the Customary, Islamic, and Western Laws. As part of the living law, Islamic Law affects the National Legal System, especially in sharia economic law, in line with sharia economic growth in various sectors. In forming a sharia economic legal system, legal politics is significant as a catalyst that reflects the ongoing leadership pattern. This normative legal research aimed at explaining the important role of legal politics as a catalyst in forming the Sharia Economic Legal System in Indonesia, by using statute and historical approaches. The study found that various legal products at the end of the new order and the reform era indicated the existence of democratic legal politics and supported the formation of the sharia economic legal system. However, contradictions and obstacles existed, and more sharia economic law products were still needed. Therefore, a positive legal political atmosphere must be maintained by the participation of the community and religious leaders, as legal politics is strongly influenced by powers or concerns, and there will be always rejection and acceptance in the development of the sharia economic legal system due to various AnamDengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu tanggal 21 Juni 2001, terbentuklah Kota Batu sebagai daerah otonom baru di Jawa Timur. Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah Kota Batu menetapkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Penelitan ini mengambil rumusan masalah Produk hukum daerah apa sajakah yang sudah dan/atau belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai daerah otonom, guna mengatur lebih lanjut UU Desa dan aturan pelaksanaannya untuk mewujudkan Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Bagaimanakah implementasi Visi Desa Berdaya Kota Barjaya, serta produk hukum daerah apa sajakah yang berpengaruh terhadap tercapainya Visi Desa Berdaya Kota Berjaya? Hal ini perlu dikemukakan karena pembahasan tentang Desa tidak lepas dari bingkai regulasi yang mengatur tentang Desa UU Desa dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris. implementasi Visi desa Berdaya Kota Berjaya memerlukan komitmen untuk pengaturan lebih lanjut baik secara atributif maupun delegatif sesuai regulasi tentang desa dengan peraturan daerah maupun peraturan walikota. Hal ini menjadi niscaya, karena desa dalam kontek UU Desa sudah bukan lagi sebagai obyek, malainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Saran yang bisa penulis sampaikan hendaknya pemerintah daerah melakukan revieu atas RPJMD 2017-2022, mendudukkan regulasi desa sebagaimana mestinya guna terwujudnya Desa Berdaya Kota kunci Desa Berdaya, Visi, Desa Berdaya Kota Berjaya With the enactment of Law No. 11 of 2001 on the Establishment of Batu City on June 21, 2001, batu city was formed as a new autonomous region in East research takes the formulation of the problem What regional legal products have been and/or have not been established by the Batu City Regional Government as an autonomous region, in order to further regulate the Village Law and its implementation rules to realize the Vision of The Empowered Village of BerjayaThe research uses an empirical juridical approach. The research is based on the inventory of positive laws, the discovery of legal principles and the discovery of inconcretto laws, which includes empirical observations of the operationalization of legal the results of the research, the Vision of Empowered Village of Barjaya City, is realized by increasing the equalization of development in the village with idm indicator Indek Desa Membangun. In conclusion, the implementation of The Vision of Berdaya Kota Berjaya village requires a commitment to further arrangements both attributely and delegatively in accordance with village regulations with local regulations and mayoral Shared property, polygamy, subdivision Nur Kholis KholisIndonesia support them in many ways, especially by formal regulation. Key word politik ekonomi Islam, era reformasi, Islam, dan Negara. A. Pendahuluan Perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada sepuluh tahun terakhir 2000-2010 menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya 1989-1999. Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989-1999 hanya ada 2 BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun. 2 Sedangkan pada kurun waktu 2000-2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M. 3 Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat perbedaan level perkembangan ekonomi Islam antara dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu elaborasi, apakah karena faktor politik ekonomi pemerintah RI yang pada kurun waktu ke-2 lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam sehingga menggairahkan para pihak untuk lebih concern dalam mengembangkan ekonomi Islam ataukah karena faktor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan negara dan ekonomi Islam pasca reformasi yang notabenenya pada kurun waktu ke-2 tersebut. Kajian itu penting karena hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan akademis untuk 1 Penulis adalah dosen UII yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Prodi Ekonomi Islam FIAI UII. Penulis juga terlibat aktif dalam organisasi berbasiskan ekonomi Islam MES DIY sebagai pengurus dalam bidang syariah S. Lev Anders UhlinProcesses of democratisation and the struggle for democracy have been a significant characteristic of political developments in most parts of the world during the last decade. This study examines the impact of these events on the mind and actions of those who struggle for democracy in Indonesia. Based on interviews with a large number of Indonesian pro-democracy activists as well as written material, the book contains a detailed analysis of the contemporary Indonesian pro-democracy movement and the political context in which its acts. Special attention is paid to the interesting connection between Indonesian Islam and democracy. The main focus is on how Indonesian pro-democracy actors draw lessons from events outside their country and adopt, adjust or reject foreign ideas. With its theoretical focus and detailed empirical analysis the book should be of interest for scholars and students of democracy and democratisation as well as for those who are especially interested in Indonesian politics. John F. HelliwellUsing cross-sectional and pooled data for up to 125 countries over the period from 1960 to 1985, this paper evaluates the two-way linkages between democracy and economic growth. The effects of income on democracy are found to be robust and positive. The effects of several measures of democracy on growth are assessed in a comparative growth framework in which growth of per capita GDP depends negatively on initial income levels, as implied by the convergence hypothesis, and positively on rates of investment in physical and human capital. Adjusting for the simultaneous determination of income and democracy makes the estimated direct effect of democracy on subsequent economic growth negative but insignificant. Allowing for the possible positive indirect effect of democracy on income, flowing through the positive effect of democracy on education and investment, tends to offset the negative direct effect of democracy on economic growth. The general result of the growth analysis is that it is still not possible to identify any systematic net effects of democracy on subsequent economic study the joint dynamics of economic and political change. Predictions of the simple model that we formulate in the paper get considerable support in a panel of data on political regimes and GDP per capita for about 150 countries over 150 years. Democratic capital - measured by a nation's historical experience with democracy and by the incidence of democracy in its neighborhood - reduces the exit rate from democracy and raises the exit rate from autocracy. In democracies, a higher stock of democratic capital stimulates growth in an indirect way by decreasing the probability of a successful coup. Our results suggest a virtuous circle, where the accumulation of physical and democratic capital reinforce each other, promoting economic development jointly with the consolidation of PratiknoUndoubtedly, the New Era regime has made an excellent reputation in facing rebellions by local governments [provincies] inherited by the Old Regime. However, the repression and otoritarianism acted by the New Era has caused another danger, that is, the 'revenge' of the provinces against the central government. There are three points that must be considered to be enforced in the next area; First, the national political system must represent the local representative elected in fair way. Second, democratization among local governments must be strongly introduced to avoid otoritarianism in the local governments. Third, between the local supra-structure and the national supra-structure must be clearey separated. Fourth, another mechanism other than the representation through the House of Representative is urgently needed as a gateway for local governments to take part in setting up the national Amin SumaThe author of this article explains that Islamic economics system actually has developed in Indonesia. But because of Dutch Colonized era and the government after, Islamic economics system has been marginalized in Indonesia. In the beginning of 1990s, Islamic economics particularly in monetary system that indicates the operating of Bank Muamalat Indonesia BMI-Muamalat Bank of Indonesia in 1992, Lembaga Keuangan Syari’ah LKBS-Syariah Finance Institution, and Lembaga Keuangan Syari’ah Non Bank LKSBB-Non-Bank Syariah Finance Institution.These institutions emerge at the time when economic crisis happen in Indonesia. According to the writer of the article the growth of Islamic economics institutions in Indonesia gives hopes. But the problem in the context of those is the legislations that regulate the institution do not appear yetRobert J. BarroGrowth and democracy subjective indexes of political freedom are analyzed for a panel of about 100 countries from 1960 to 1990. The favorable effects on growth include maintenance of the rule of law, free markets, small government consumption, and high human capital. Once these kinds of variables and the initial level of real per capita GDP are held constant, the overall effect of democracy on growth is weakly negative. There is a suggestion of a nonlinear relationship in which more democracy enhances growth at low levels of political freedom but depresses growth when a moderate level of freedom has already been attained. Improvements in the standard of living—measured by GDP, health status, and education—substantially raise the probability that political freedoms will grow. These results allow for predictions about which countries will become more or less democratic over AcemogluDkkAcemoglu and Daron dkk, Income and Democracy, Mimeo MIT, 2005
Dampakpengangguran terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1990-2013. Pengaruh Pengangguran Terhadap Perekonomian Negara.
- Pesawat terbang menjadi pilihan transportasi untuk menjelajahi banyak wilayah. Transportasi ini sudah ada sejak 1903 dan sampai saat ini masih terus digunakan. Disadari atau tidak, penemuan pesawat terbang telah membawa banyak dampak bagi kehidupan warga penemuan pesawat terbang Menurut Delik Iskandar dalam buku Ensiklopedia Seri Sang Penemu 2 2019, pesawat terbang ditemukan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Dua bersaudara ini dikenal ahli dalam bidang mekanika. Mereka sangat berkeinginan untuk bisa menerbangkan manusia. Orville dan Wilbur Wright melakukan banyak upaya untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Mulai dari mengumpulkan uang hingga melakukan serangkaian percobaan pembuatan pesawat terbang. Akhirnya pada 1903, tepatnya pada 17 Desember 1903, Orville dan Wilbur Wright menerbangkan pesawat terbang yang telah mereka rancang sebelumnya. Baca juga Tujuan dan Bentuk Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi Pesawat terbang terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Mengutip dari buku Informasi dalam Konteks Sosial Budaya 2020 karya Rhoni Rodin, inovasi pesawat terbang terus dilakukan semenjak pesawat terbang membutuhkan lahan untuk lepas landas dan mendarat, sehingga dibuatlah bandar udara. Contoh lainnya, pesawat terbang dibuat sedemikian rupa supaya bisa mengangkut barang dan manusia. Dampak penemuan pesawat terbang Apakah penemuan dalam bidang pesawat terbang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di bidang ekonomi? Tentu saja penemuan pesawat terbang menimbulkan banyak dampak bagi seluruh warga dunia, termasuk kehidupan sosial budaya di bidang ekonomi. Penemuan pesawat terbang mempermudah masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang lebih singkat. Baca juga Manfaat Sumber Daya Alam dalam Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi, penemuan pesawat terbang menghasilkan banyak lapangan pekerjaan yang dapat dikerjakan manusia, seperti pilot, pramugara dan pramugari, staf bandara, penjual tiket, dan masih banyak lagi. Selain itu, penemuan pesawat terbang juga mempermudah kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Contohnya dengan ada bandar udara dan pesawat, pengiriman barang atau kebutuhan ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. PengaruhGlobalisasi Terhadap Kehidupan Negara Ketiga. 104033201104 program studi pemikiran politik islam fakultas ushuluddin & filsafat universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 1430 h./2009 m. [5] kontribusi perempuan buruh tani terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di desa bambapuang kecamatan anggeraja kabupaten enrekang. - Globalisasi merupakan istilah yang sering terdengar dan telah beredar di lingkungan masyarakat saat Globalisasi Dilansir laman You Matter World, globalisasi berarti percepatan pergerakan dan pertukaran manusia, barang, dan jasa, modal, teknologi atau praktik budaya yang ada di bumi. Salah satu dampak globalisasi adalah mendorong dan meningkatkan interaksi antara berbagai wilayah dan populasi di seluruh sosial merupakan fenomena globalisasi yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai penjuru yang menghilangkan batasan antar-negara. Perkembangan ini tentu dapat membawa dampak, salah satunya bagi yang merasa jauh menjadi didekatkan dan dapat bertukar informasi secara berkala. Faktor Pendorong Globalisasi Faktor pendorong globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa memicu hadirnya hubungan dari negara lain, karena faktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Globalisasi membawa faktor-faktor yang memengaruhi, salah satunya faktor perdagangan Internasional atau perdagangan antarnegara. Berikut ini beberapa faktor pendorong globalisasi Faktor perdagangan internasional dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Faktor kedua ialah keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor ketiga merupakan perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya eknomi Faktor keempat dipicu karena kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu meningkatkan pasar baru untuk menjual produk. Faktor kelima dipicu karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya, sumber daya manusia, dan budaya. Faktor keenam ini dipicu karena adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antara negara satu dan negara lainnya. Menurut Jurnal Heywood 201713 yang ditulis Held et all, ada tiga kelompok dalam globalisasi, yakni1. Kelompok HiperglobalisKelompok hiperglobalis adalah para pemimpin di antara para penganut’ globalisasi. Hiperglobalisme memandang globalisasi sebagai sebuah rangkaian perubahan ekonomi, kebudayaan, teknologi dan politik yang sangat besar, bahkan revolusioner, yang berlangsung sejak 1980-an. 2. Kelompok SkeptisKelompok Skeptis memandang globalisasi sebagai khayalan dan menolak ide tentang sebuah ekonomi global yang terintegrasi. Mereka menunjuk pada banyaknya aktivitas ekonomi yang tetap berlangsung di dalam, dan tidak melintas, batas-batas negara, dan bahwasanya tidak ada sesuatu yang baru tentang tingginya tingkat perdagangan internasional dan aliran-aliran modal tanpa Kelompok Transformasionalis Kelompok Transformasional paham antara hiperglobalisme dan skeptis menawarkan sebuah pandangan jalan-tengah tentang globalisasi. Kelompok Transformasional menerima bahwa perubahan-perubahan besar telah berlangsung dalam pola-pola dan proses politik dunia dengan tanpa menghapus ciri-ciri tradisional yang telah juga Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Dibendung Seattle 1999 Protes Anti-Globalisasi di Jantung Kapitalisme Jenis-Jenis Globalisasi Masih menurut Heywood, globalisasi memiliki aspek-aspek yang ditafsirkan dalam tiga aspek atau jenis1. Globalisasi PolitikGlobalisasi politik merupakan proses di mana tugas pembuatan kebijakan telah beralih dari pemerintah nasional menuju pada organisasi internasional. Globalisasi dalam bidang politik ini ditandai dengan munculnya perkembangan nilai demokrasi di mana masyarakat ikut andil dalam kehidupan menciptakan suasana demokratis secara bersama dengan lebih baik. 2. Globalisasi EkonomiGlobalisasi Ekonomi merupakan proses yang menunjuk semua ekonomi nasional ditarik ke dalam ekonomi global yang saling terkait. Munculnya globalisasi ekonomi ini mengedepankan pasar bebas yang menduduki hampir seluruh dunia. Hadirnya pasar bebas ini meningkatkan fenomena ekonomi yang besar karena adanya pertumbuhan yang pesat. Di samping mendapatkan fenomena yang positif, dampak akibat pasar bebas tersebut menciptakan pasar terbuka yang menyebabkan pasar tradisional yang dimiliki oleh para petani dan nelayan kecil menjadi hilang dan tergantikan oleh supermarket dengan modal yang besar. 3. Globalisasi BudayaGlobalisasi kebudayaan menurut Heywood, merupakan sebuah proses informasi, komoditas dan gambaran yang diproduksi di belahan dunia masuk ke dalam sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan kebudayaan antara bangsa, wilayah, dan individu. Kemunculan globalisasi kebudayaan ini membuat masyarakat dunia membuka dan menerima kenyataan masuknya pengaruh budaya dari luar terhadap kehidupan suatu bangsa. Faktor Pendorong penyebab Globalisasi Globalisasi muncul karena adanya ketergantungan dalam masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya antarnegara di dunia. Faktor globalisasi juga muncul karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tanpa batas di bidang teknologi komunikasi. Perkembangan ini kemudian menjadi bagian untuk pemenuhan kebutuhan suatu negara yang berakibat saling membutuhkan satu sama lain. Terkait faktor globalisasi yang telah disebutkan diatas, dipicu juga oleh beberapa faktor seperti; perubahan iklim politik dunia, modernisasi sosial ekonomi, perkembangan pasar, dan kemajuan teknologi dan komunikasi. Situs resmi menyebutkan beberapa faktornya sebagai berikut A. Perubahan Iklim Politik Dunia Menurut Anthoni Giddens, pengaruh politik memengaruhi tingkat globalisasi; bubarnya Uni Soviet paling menentukan karena negara tersebut mulai terbuka terhadap bisnis kapitalis dan negara tidak terisolasi dari masyarakat global dan menjadi terintegrasi. Mekanisme pemerintahan internasional dan regional menyatukan berbagai negara dan bangsa ke dalam satu forum politik bersama, yaitu PBB dan Uni Eropa. PBB menjadi wadah asosiasi negara-bangsa yang anggotanya memiliki kedaulatan penuh. B. Modernisasi Sosial Ekonomi Modernisasi merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi ini merupakan perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern menurut Huntington, 1997 dalam Martono 2014172. Faktor pendorong ini timbul karena adanya proses perubahan ke tahap memperbarui karakteristik yang dimiliki masyarakat Perkembangan PasarFaktor ini merupakan konsekuensi yang alami dan tidak terhindarkan dari corak produksi kapitalis. Mark dalam Heywood 2017175 menyebutkan bahwa esensi dari kapitalisme merupakan sesuatu yang menyingkirkan halangan lokal terhadap perdagangan dan menjaring seluruh dunia sebagai pasarnya. Perkembangan pasar ini juga dikenal sebagai keterbukaan dalam sistem perdagangan yang disebut dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau mengganggu ekspor. D. Kemajuan Teknologi dan Komunikasi Penyebab globalisasi ini karena adanya kebudayaan secara intensif yang terjadi pada awal ke-20 yang berhubungan dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kemajuan ini ditandai dengan aktifnya masyarakat dunia berinteraksi secara jarak jauh dan menggantikan kontak fisik sebagaai sarana komunikasi. Hadirnya kemajuan ini membuat individu dapat mengakses seluruh informasi dengan cepat, luas, dan tidak mengenal batasan ruang dan waktu dalam negeri maupun luar negeri. Munculnya kemajuan teknologi ini memunculkan gebrakan baru yang disebut dengan perkembangan globalisasi kebudayaan. Proses panjang mengenai globalisasi ini menghasilkan fenomena yang sangat berdampak pada setiap negara. Globalisasi ini membuat jalinan jaringan yang semakin masif sehingga mampu membuat negara menjalin kepercayaan satu sama lain. Fenomena ini juga memunculkan kebutuhan yang meningkatkan pengetahuan juga Pengertian Globalisasi Beserta Dampak Negatif dan Positif Apa Itu Globalisasi, Bagaimana Ciri-Ciri dan Dampaknya? - Pendidikan Kontributor Kristina SPenulis Kristina SEditor Dhita Koesno

Transportasijuga sangat berkaitan dengan penggunaan lahan, baik di desa maupun di kota. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan : 1. Penggunaan lahan adalah hasil akhir dari aktivitas dan dinamika kegiatan manusia dipermukaan bumi yang bukan berarti berhenti namun tetap masih berjalan (dinamis). 2.

– Pengaruh kemajuan iptek hadir dengan semakin berkembangnya era globalisasi di dunia Adanya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan iptek membuat kemajuan teknologi berkembang pesat hingga saat ini. Hal ini memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh dari kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA. O iya, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi yang bisa mendukung segala macam kehidupan manusia. Pengetahuan sendiri sudah diketahui oleh manusia melalui pengalaman hidup, panca indra, atai firasatnya. Adanya kemajuan iptek membuat manusia bisa dimudahkan dalam kehidupannya, seperti mudahnya mencari informasi melalui internet dan adanya sarana transportasi. Yuk, kita cari tahu pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa Indonesia berikut ini, Adjarian! “Tujuan pengembangan iptek bagi bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan kemandirian bagi bangsa Indonesia.” Baca Juga Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan Iptek di Bidang Politik Pengaruh Kemajuan Iptek Kemajuan iptek memberi pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia, pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh negatif ataupun positif, Adjarian.
Pengaruhekonomi suatu negara terhadap industri olahraga. Industri dan pertumbuhan ekonomi ibarat dua sisi mata uang karena industri identik dengan nilai tambah transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Tetapi sangat boleh jadi kegiatan olahraga juga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi dan bahkan
Pengaruh Globalisasi terhadap Penggunaan BahasaIndonesia dalam Kehidupan Sehari-hariPendahuluanGlobalisasi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupanmanusia, karena globalisasi merupakan salah satu bagian dari proseskehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangsemakin pesat merupakan faktor utama pendorong terjadinya umum, globalisasi dapat diartikan sebagai proses yang mengarahpada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakatglobal. Globalisasi akan menjadikan sebuah bangsa dan negara di duniamenjadi semakin terikat antara satu dengan lain dan mewujudkan satutatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografis,ekonomi dan budaya masyarakat. Kehadiran globalisasi tentunya membawapengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh positifglobalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranyamempermudah akses informasi dan jalinan komunikasi antarmasyarakatmenjadi semakin cepat. Namun, globalisasi juga menimbulkan berbagaimasalah baru, salah satunya adalah terjadinya penurunan rasa cinta terhadapkebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa. Salah satu contoh bentuk penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan dapatdilihat dari semakin memudarnya penggunaan bahasa Indonesia di dalamkehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung menggunakan bahasa asingatau bahasa gaul daripada menggunakan bahasa Indonesia yang merupakanidentitas bangsanya. Berdasarkan uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan karyailmiah ini adalah, untuk mendeskripsikan pengaruh yang ditimbulkan dariproses globalisasi terhadap cara berbahasa masyarakat Indonesia dalamkehidupan sehari-hari. 1 Jaringan kelompok perusuh antar negara makin mudah diorganisir. 2. Gangguan kondisi keamanan suatu negara makin rentan. Nah, itulah pembahasan tentang pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan di negara ASEAN dalam berbagai aspek kehidupan. Baca Juga: Mengenal Laos, Satu-satunya Negara ASEAN yang Tak Memiliki Laut---- Sepeda motor memiliki beberapa pengaruh terhadap kondisi lingkungan. Sumber merupakan salah satu komponen abiotik dalam lingkungan yang diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk manusia untuk melangsungkan itu, manusia perlu menjaga kebersihan udara agar terhindar dari pencemaran udara. Pencemaran udara secara sederhana dapat diartikan sebagai peristiwa tercampurnya komposisi udara aktual dengan kondisi udara satu faktor terjadinya pencemaran udara adalah penggunaan kendaraan bermotor, contohnya sepeda dapat mengakibatkan pencemaran udara, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masalah lingkungan hubungan sepeda motor dengan lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan ini, simak penjelasan berikut Hubungan Sepeda Motor dengan Lingkungan!Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 14, Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor penyebab pencemaran udara adalah kendaraan bermotor, seperti sepeda kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar masalah pencemaran udara, yakni sekitar 85 persen. Sepeda motor ketika beroperasi mengeluarkan beberapa komponen pencemar udara yang dikeluarkan oleh sepeda motor dalam bentuk gas melalui knalpot kendaraan bermotor seperti sepeda motor menjadi penyumbang terbesar masalah pencemaran udara. Sumber dari penelitian Analisis Dampak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor oleh Muhammad Umar Wakhid, berikut beberapa komponen gas tersebut, di antaranyaKarbon monoksida CO adalah penyumbang terbesar dalam pencemaran udara yang datang dari pembakaran bahan organik yang berasal dari kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin, sebesar 65,1%.Karbon dioksida CO2 adalah salah satu gas yang ada di udara yang ada akibat pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas HC yang sering dihasilkan oleh aktivitas manusia yang terbanyak berasal dari transportasi. Biasanya, zat ini dikeluarkan oleh sepeda motor karena bahan bakarnya tidak Pemborosan Sumber Daya dan Sepeda MotorSelain dapat menyebabkan pencemaran udara, tingginya angka penggunaan sepeda motor juga menyebabkan pemborosan sumber yang diketahui, sepeda motor beroperasi menggunakan bahan bakar minyak BBM yang diolah dari minyak meningkatnya penggunaan sepeda motor, tentu saja permintaan terhadap BBM pun naik sehingga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya tak dapat mengakibatkan masalah lingkungan seperti pemborosan sumber daya. Sumber Kemacetan akibat tingginya penggunaan sepeda motor juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Upaya Pengurangan Jumlah Penggunaan Sepeda MotorItulah beberapa penjelasan mengenai hubungan antara lingkungan dengan sepeda motor. Untuk mengurangi permasalahan yang dihasilkan oleh sepeda motor, manusia dapat mengupayakan dengan mengurangi penggunaan sepeda upaya yang bisa dilakukan manusia untuk mengurangi jumlah penggunaan sepeda motor, seperti berjalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman.
terhadapnegara dalam bhingkai Bhineka Tunggal Ika Materi 1. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 2. Dampak positif dan Negatif Petunjuk : Bacalah teks buku teks halaman 119 1. Jawablah pertanyaan sebagai berikut! a. Jelaskan pengertian Iptek b. Jelaskan pentingnya Iptek bagi suatu negar 2.
- Lihatlah permukiman tempat tinggalmu, lihat jalan raya, tempat umum, bangunan, dan manusia yang beraktivitas di sana. Keadaan yang kamu lihat hari ini tentu berbeda dengan keadaan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, apalagi 100 tahun yang terjadi dari masa ke masa ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip Kemdikbud RI, perkembangan ilmu dan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia karena memudahkan dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan manusia. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Teknologi transporasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain; Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi, ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antarpihak; Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Berikut ini penjelasan pengaruh perkembangan IPTEK di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara Baca juga Faktor Ketersediaan Sumber Daya Alam di Negara ASEAN Pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN Teknologi transportasi mencakup berbagai bentuk alat transportasi di darat, laut dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanan tinggi. Contoh kereta cepat monorel, pesawat terbang, speed boat yang terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpang. Tetapi di negara-negara ASEAN, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan. Contoh, pedati, delman, dan becak. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Transportasi udara berupa pesawat bukan lagi alat transportasi mahal. Setiap orang dapat naik pesawat karena cepat, nyaman dan harga terjangkau. Transportasi air berupa kapal tidak hanya sebagai alat transportasi tetapi juga sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak memberikan alternatif perjalanan. Perkembangan transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana dan banyak alat transportasi di darat, laut dan udara maka sarana dan prasarana penunjang semakin mendesak pembangunannya, seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga atau pelabuhan. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah canggih. Contoh Singapura dan Thailand yang mengembangkan transportasi darat bawah tanah. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi juga terjadi di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contoh, pembangunan Bandara Suvarnabhumi di Thailand menggantikan Bandara Don Muang, Bandara Luang Prabang di Laos, Bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Baca juga Faktor Iklim yang Mempengaruhi Interaksi Antarruang Negara ASEAN Pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang di negara ASEAN Komunikasi adalah cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya, yang disebut bahasa ibu. Contoh bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris atau bahasa lain. Ilmu pengetahuan berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena mengurangi jarak dan waktu. Berbeda dari keadaan masa lalu, komunikasi menggunakan surat sehingga butuh waktu lama sampai ke tujuan. Meski begitu, perkembangan teknologi komunikasi juga menimbulkan kerugian, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung antarmasyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Baca juga Upaya Peningkatan Kerja Sama Negara ASEAN Perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial adalah Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat; Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan; Maraknya perdagangan manusia; Kerja sama luar negeri semakin mudah. Perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek ekonomi adalah Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang; Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing; Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek budaya adalah Terjadi akulturasi budaya secara sadar atau tidak; Perubahan sistem nilai dan norma; Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis; Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek keamanan adalah Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan; Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat; Jaringan kelompok perusuh antarnegara semakin mudah diorganisir. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. P6W8.
  • f89vug5j13.pages.dev/129
  • f89vug5j13.pages.dev/192
  • f89vug5j13.pages.dev/120
  • f89vug5j13.pages.dev/326
  • f89vug5j13.pages.dev/131
  • f89vug5j13.pages.dev/301
  • f89vug5j13.pages.dev/147
  • f89vug5j13.pages.dev/130
  • f89vug5j13.pages.dev/58

    • pengaruh motor terhadap kehidupan suatu negara